Oleh: ukimedia | Juli 27, 2008

Reformasi Telah Mati

Tabloid SUARA ISLAM EDISI 44, Tanggal 16 – 29 Mei 2008 M/10 – 23 Jumadil Awal 1429 H

Wacana reformasi dan demokratisasi total, telah membius rakyat Indonesia dan menjelma menjadi kekuatan dahsyat menjelang Mei 1998. Gelombang reformasi pun menumbangkan rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih 30 tahun. Kini perjalanan reformasi telah mencapai 10 tahun, sungguh mengerikan reformasi hanya membukukan kehancuran demi kehancuran bangsa ini.

Bagaimana membaca secara konkrit dan obyektif hasil reformasi sepuluh tahun terakhir ini (Mei 1998-Mei 2008)? Apa yang terjadi sejak presiden Soeharto berhasil ditumbang-kan, hingga hari ini? Perjalanan era refor-masi ini niscaya amat dibanggakan para pelaku dan penyelenggara Negara, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif terdiri parlemen parpol dan politisi. Capaian-capaian ekonomi, sosial politik, perta-hanan dan keamanan selalu dilaporkan serba maju, meningkat dan membaik.

Padahal fakta yang berlaku sebenar-nya justru diagonal terbalik. Misalnya pemerintah terus-menerus melaporkan kema-juan ekonomi, padahal yang terjadi kini bangsa Indonesia justru mengalami pun-cak krisis ekonomi yang telah berlangsung lebih 10 tahun terakhir ini. Angka kemis-kinan dan pengangguran terus-menerus meningkat. Harga-harga kebutuhan bahan pokok terus melejit tak terkendali bahkan bahan baku yang semakin mahal itu sulit dicari di pasaran dan bisa diperoleh dengan antre. Pemandangan antre minyak tanah, minyak goreng dan beras ini menjadi pemandangan set-back seperti setengah abad yang lalu di zaman orde lama.

Menjadi Bius Memabukkan

Setelah sepuluh tahun reformasi berlalu, hakikatnya bangsa Indonesia bisa mengambil pelajaran sangat faktual sepanjang perjalanan reformasi ini. Empat presiden (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan kini Susilo Bam-bang Yudhoyono) pun telah silih berganti naik ke kursi kekuasaan dengan meng-usung sistem politik yang reformis, demokratis menggantikan rezim dikta-torial yang dijalankan presiden Soeharto lebih tiga dasawarsa. Tapi empat presiden ini ternyata tidak mampu mengenyahkan dan menyembuhkan penyakit kronis bernama: Krisis Multidimensi. Bahkan krisis ini berkobar menjadi-jadi.

Walau kondisi bangsa Indonesia se-makin terpuruk, namun rakyat Indonesia terutama para penguasanya seringkali mendapat pujian dari negara-negara Barat. Indonesia disebut sebagai negara demokratis terbesar di dunia setelah AS dan India. Namun ironisnya Indonesia yang telah menjalankan kehidupan politik yang sangat demokratis itu, ekonomi Indonesia terus terpuruk. Angka-angka kemiskinan semakin membengkak jum-lahnya. Kemandirian bangsa di segala bidang mengalami kemerosotan yang sangat mengenaskan. Contoh paling nyata adalah ketidakmandirian bangsa di bidang pangan. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia, kini (200 8) rakyatnya bergejolak dalam krisis susul-menyusul, dimulai dengan krisis minyak goreng, beras, kedelai, minyak tanah. Indonesia yang dikenal terito-rialnya 70 persen terdiri lautan, sungguh ironis kini pun telah mengimpor garam. Inilah fakta ironis dan menyakitkan. Indonesia sebagai penghasil minyak bumi, rakyatnya setiap hari antre minyak tanah (kerosine) sekadar untuk men-dapatkan dua liter minyak.

Rakyat Indonesia bagai terjebak dalam sistem demokrasi yang telah men-jeratnya dalam sistem Kapitalisme Global yang terus mengisapnya habis-habisan. Pemilihan presiden secara langsung (2004) telah menghasilkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih dari itu Pilkada Gubernur, bupati-walikota pun telah digelar di seluruh wilayah Indonesia dan menghasilkan belasan gubernur baru puluhan bupati-walikota (hampir mencapai seratus orang). Bahkan jika Pilkada kelak sudah digelar secara keseluruhan, maka catatan statistiknya hampir setiap hari akan di-gelar Pilkada di suatu daerah di Indonesia. Apa yang didapat setelah rakyat Indonesia kini dipimpin oleh presiden dan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat itu? Negatif. Inilah jawaban yang merata. Sementara penelitian sebuah koran nasional di ibukota menegaskan bahwa kepemimpinan baru hasil pilkada ternyata tidak mengubah prestasi yang dicapai kepala daerah sebelumnya yang dihasilkan dengan mekanisme lama (dipilih melalui DPRD).

Praktek Pilkada yang sarat dengan politik uang, belum lagi ekses Pilkada dengan kerusuhan yang dikobarkan pihak yang kalah, telah menyurutkan optimisme Indonesia bisa melanjutkan model politik ini. Adalah PBNU melalui Ketua Umum Hasyim Muzadi menyentak dengan imbauannya agar Pilkada dihentikan di Indonesia dan kembali ke sistem lama.

Membayangkan ekses Pilkada dengan politik uangnya memang mengerikan. Pusaran dan tarikannya telah mencip-takan politik uang yang membawa konsekuensi koruptif dan menghalalkan tujuan dengan segala cara. Biaya Pilkada bupati disebut-sebut sedikitnya Rp 200 milyar, sedangkan biaya untuk gubernur mencapai Rp 500 milyar.Pejabat baru yang terpilih niscaya akan mengem-balikan modal yang telah ia keluarkan karena sebagian justru diperoleh dari sumbangan dan utang. Model Pilkada langsung memang telah menyeret bangsa ini pada pusaran bahaya di masa dekat yang akan menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia.

Model politik era reformasi ini secara pasti telah menempatkan partai politik menjadi “panglima”, sekaligus menerap-kan oligarki partai politik yang justru “membunuh” aspirasi di luar partai politik. Bersamaan dengan itu perfor-mance partai politik semakin terpuruk di mata rakyat secara luas. Hal ini karena perilaku politisi khususnya di parlemen yang amat koruptif dan tidak peduli kendati kritik bertubi-tubi diarahkan ke parlemen. Ratusan anggota parlemen daerah telah diadili dalam kasus-kasus korupsi, kini bahkan anggota DPR pusat pun mulai dijebloskan ke penjara KPK.

Kini masyarakat luas dengan caranya sendiri “menolak” sistem yang ternyata justru membuat rakyat menderita. Pil-kada semakin banyak diikuti partisipan golput alias memboikot. Jumlah golput semakin membengkak mendekati angka 50 persen. Maraknya pendirian partai politik baru sebagai peserta Pemilu 2009, bukan mencerminkan meningkatnya gai-rah rakyat menyongsong Pemilu 2009, melainkan “kehebohan” orang-orang yang itu-itu juga dan selama ini selalu mengail di pusaran “bisnis partai”. Dipastikan partai-partai baru itu dibentuk oleh pengurus partai-partai gurem yang telah terpuruk sebelumnya. Eksistensi mereka sejatinya hanya “dagelan” yang sangat tidak lucu karena mempermainkan nasib bangsa Indonesia yang terus terpuruk.

Pelajaran satu dekade perjalanan reformasi ini sejatinya amat gamblang dan mudah untuk disimpulkan. Agenda asing (Barat) telah mendikte perubahan yang kini terjadi di Indonesia dan terus terulur hingga hari ini. Dimulai dengan campur tangan IMF dengan berbagai formula yang dipaksakan menjelang dan awal reformasi dan justru menghancur-kan ekonomi negeri ini. Mulai pembekuan bank, pemaksaan swatanisasi BUMN, dengan menjual aset-aset strategis milik Negara.Pemretelan kekuasaan presiden dengan dibentuknya puluhan komisi-komisi, dan yang paling vital adalah pe-rubahan UUD 45 yang kini berubah 125 persen menjadi liberalistis. Konsep refor-masi seperti ini ternyata hanya menjadi “jembatan” menuju kehancuran bangsa Indonesia.

Tepat di usia reformasi memasuki dekade pertama (Mei 2008), kondisi bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono justru meng-alami kesulitan kehidupan yang kian menghimpit. Tekanan kehidupan sehari-hari menyebabkan semakin sering ter-dengar kabar keluarga-keluarga yang bunuh diri bersama-sama antara bapak-ibu dan anak-anaknya. Sangat menge-rikan. Kondisi semakin parah karena pemerintah “nekad” menaikkan BBM sampai 30 persen. Padahal ketika pemerintah menaikkan BBM 125 persen pada Oktober 2005, pemerintah tegas-tegas menjanjikan tidak akan menaikkan BBM sampai 2009. Kekacauan diprediksi bakal mengiringi kenaikan BBM sekitar Juni 2008 mendatang. Bahkan sejumlah politisi meyakini akan terjadi suasana yang kacau (chaos) disusul terjadi instabilitas negara.

Yang jelas catatan dalam perhitungan statistik dengan kenaikan BBM Juni 2008, jumlah angka kemiskinan akan bertambah meroket sekitar 15,68 juta jiwa.Angka resmi pemerintah jumlah rakyat miskin mencapai selama ini adalah 16,85 persen atau 36,8 juta jiwa.dengan kenaikan BBM 30 persen ini akan mendorong inflasi 26,94 persen. Bisa dibayangkan rencana kenaikan BBM ini niscaya belaka akan menjebol seluruh daya tahan rakyat Indonesia.

Yang paling mengerikan adalah rezim Susilo Bambang Yudhoyono idem-ditto belaka dengan tiga presiden sebelumnya di era reformasi yakni tak bisa mengubah status utang Indonesia. Kini utang pemerintah seperti diumumkan Depkeu adalah AS$ 155,29 milyar terdiri pinjaman dengan perjanjian utang sebesar AS $ 63,34 milyar ditambah obligasi AS $ 90,95 milyar. Perjanjian utang sebesar itu diterapkan dengan rente ala ribawi yang sangat eksploitatif jauh dari adil dan dipaksakan para “penjajah” baru, rezim Kapitalis Global. Dengan bunga 8 persen setahun, pemerintah Indonesia setiap tahun harus membayar bunga sebesar AS$ 12,4 milyar atau sebesar Rp 114 trilyun. Padahal utangnya tak berubah alias tak berkurang satu dolar pun. Sungguh mengerikan nasib bangsa Indonesia di tangan rezim reformasi. Negara dan bangsa ini akan terus diseret ke jurang kehancuran oleh rezim refor-masi.

Di bidang sosial keagamaan, kerusak-an seolah dibiarkan. Muncul aliran-aliran sesat. Reformasi yang mengagung-agung-kan HAM (hak asasi manusia) seperti memberi angin bagi upaya perusakan Islam. Di zaman Gus Dur, Baha’i dilegal-kan. Selanjutnya muncul ke permukaan aliran Salamullah-nya Lia Aminudin, Alqiyadah Al Islamiyah-nya Ahmad Moshadeq, Ahmadiyah, dan aliran-aliran sesat lokal lainnya. Pemerintah reformasi tak mampu melindungi umat dari penye-baran aliran sesat tersebut. Pemerintah hanya sekadar menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Padahal ini bukan ranah hukum semata, tapi sudah menyangkut aqidah yang konsekuensinya dunia akhirat.

Bersamaan dengan itu, kehidupan yang mengagungkan kebebasan tumbuh subur. Pornoaksi dan pornografi marak di mana-mana. Sampai-sampai kantor berita AP (Assosiate Press) dalam surveinya menyebut Indonesia sebagai surga pornografi terbesar kedua setelah Rusia. Undang-undang yang mengatur perilaku itu hingga kini tak keluar. Pembahasannya berlarut-larut. Ini kare-na pemerintah dan DPR lebih memen-tingkan kaum pemuja kebebasan dari-pada mayoritas penduduk Muslim. Lagi-lagi pemilik modal dan orang-orang yang punya link dengan asing yang mem-pengaruhi kekuasaan dan kebijakan ne-gara. Praktik tirani minoritas terhadap mayoritas sangat kasat mata.

Dalam politik luar negeri, politik bebas aktif tak lagi menjadi acuan. Sejak reformasi Indonesia cenderung ke Ame-rika. Malah tahun lalu, mungkin karena takut dengan Amerika, Indonesia mendu-kung sanksi terhadap Iran dalam kasus pengembangan energi nuklir Iran. Peme-rintah dikecam habis umat Islam.

Yang menyedihkan lagi, dalam kondisi susah, para penguasa dan wakil rakyat menunjukkan perilaku hedonis. Mereka seolah membiarkan rakyat tersiksa akibat krisis berkepanjangan. Malah dalam masa pemerintahan SBY sekarang, sempat-sempatnya dia membuat dan merekam lagu serta nonton film ramai-ramai.

Di mana nurani mereka???

Wallauhu’alam [aru syeif assad – http://www.suara-islam.com]

post oleh Maghfur


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: